Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

Ditemukan 112 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Negara"
Saat ini anda berada pada halaman 2 dari total 12 halaman
Permintaan membutuhkan 0.01309 detik untuk selesai
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
Jabatan wakil Presiden : Menurut Hukum Tata Negara Indonesia

Jabatan wakil Presiden : Menurut Hukum Tata Negara Indonesia

No. Panggil : 342 MOC j
Ketersediaan : 4 copies available for loan
Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara

No. Panggil : 342 ABU h
Ketersediaan : 2 copies available for loan
Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara

No. Panggil : 342.598 RIA h
Ketersediaan : 6 copies available for loan
Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara

No. Panggil : 342.598 RIA h
Ketersediaan : 3 copies available for loan
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

No. Panggil : 342.06 RIA h
Ketersediaan : 1 copies available for loan
Hukum Tata Negara Darurat

Hukum Tata Negara Darurat

No. Panggil : 342 JIM h
Ketersediaan : 2 copies available for loan
PEMBATALAN KEWENANGAN EXECUTIVE REVIEW
PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
(Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016)

PEMBATALAN KEWENANGAN EXECUTIVE REVIEW PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016)

No. Panggil : 075/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
DAMPAK HILANGNYA FUNGSI EXECUTIVE REVIEW
TERHADAP PERATURAN DAERAH
(Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang
Kementerian Dalam Negeri Tidak Berwenang Batalkan Peraturan Daerah)

DAMPAK HILANGNYA FUNGSI EXECUTIVE REVIEW TERHADAP PERATURAN DAERAH (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri Tidak Berwenang Batalkan Peraturan Daerah)

No. Panggil : 071/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HUKUM
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

No. Panggil : 067/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Chat Pustakawan