Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

Ditemukan 113 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Negara"
Saat ini anda berada pada halaman 3 dari total 12 halaman
Permintaan membutuhkan 0.01431 detik untuk selesai
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
Pendampingan Hukum lembaga Komisi Perlindungan anak Indonesia Dalam menangani Kekerasan Pada anak Jalanan

Pendampingan Hukum lembaga Komisi Perlindungan anak Indonesia Dalam menangani Kekerasan Pada anak Jalanan

No. Panggil :
Ketersediaan : tidak ada kopi yang tersedia
Legal Issue Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca - Reformasi : Hukum Acara dan Peradilan Elektronik

Legal Issue Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca - Reformasi : Hukum Acara dan Peradilan Elektronik

No. Panggil : 342.06 SUD l
Ketersediaan : 2 copies available for loan
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

No. Panggil : 342.06 WIY h
Ketersediaan : 10 copies available for loan
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

No. Panggil : 342.060 WIY h
Ketersediaan : 3 copies available for loan
Jabatan wakil Presiden : Menurut Hukum Tata Negara Indonesia

Jabatan wakil Presiden : Menurut Hukum Tata Negara Indonesia

No. Panggil : 342 MOC j
Ketersediaan : 4 copies available for loan
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

No. Panggil : 342.06 RIA h
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PEMBATALAN KEWENANGAN EXECUTIVE REVIEW
PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
(Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016)

PEMBATALAN KEWENANGAN EXECUTIVE REVIEW PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016)

No. Panggil : 075/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
DAMPAK HILANGNYA FUNGSI EXECUTIVE REVIEW
TERHADAP PERATURAN DAERAH
(Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang
Kementerian Dalam Negeri Tidak Berwenang Batalkan Peraturan Daerah)

DAMPAK HILANGNYA FUNGSI EXECUTIVE REVIEW TERHADAP PERATURAN DAERAH (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri Tidak Berwenang Batalkan Peraturan Daerah)

No. Panggil : 071/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Chat Pustakawan