perpustakaan.fsh@uinjkt.ac.id (021) 74711537

Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

Ditemukan 115 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Negara"
Saat ini anda berada pada halaman 3 dari total 12 halaman
Permintaan membutuhkan 0.02239 detik untuk selesai
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
Hukum Tata Negara Darurat

Hukum Tata Negara Darurat

No. Panggil : 342 JIM h
Ketersediaan : 2 copies available for loan
PEMBATALAN KEWENANGAN EXECUTIVE REVIEW PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016)

PEMBATALAN KEWENANGAN EXECUTIVE REVIEW PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016)

No. Panggil : 075/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
DAMPAK HILANGNYA FUNGSI EXECUTIVE REVIEW TERHADAP PERATURAN DAERAH (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri Tidak Berwenang Batalkan Peraturan Daerah)

DAMPAK HILANGNYA FUNGSI EXECUTIVE REVIEW TERHADAP PERATURAN DAERAH (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri Tidak Berwenang Batalkan Peraturan Daerah)

No. Panggil : 071/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN HUKUM PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

No. Panggil : 067/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
KONSTITUSIONAL DAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DALAM PERSPEKTIF MAHKAMAH KONSTITUSI ( Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)

KONSTITUSIONAL DAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DALAM PERSPEKTIF MAHKAMAH KONSTITUSI ( Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)

No. Panggil : 066/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERLUASAN OBJEK HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017)

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERLUASAN OBJEK HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017)

No. Panggil : 064/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
KEDUDUKAN KELEMBAGAAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)

KEDUDUKAN KELEMBAGAAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018)

No. Panggil : 061/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
EFEKTIFITAS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG MENURUT PASAL 20 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

EFEKTIFITAS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG MENURUT PASAL 20 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

No. Panggil : 057/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
Hukum Tata Negara Darurat

Hukum Tata Negara Darurat

No. Panggil : 342 SHI h
Ketersediaan : 4 copies available for loan
KEWENANGAN KPU DALAM MEMBATASI HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILU LEGISLATIF (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018)

KEWENANGAN KPU DALAM MEMBATASI HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DALAM PEMILU LEGISLATIF (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018)

No. Panggil : 054/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Chat Pustakawan