Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

Ditemukan 115 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Negara"
Saat ini anda berada pada halaman 4 dari total 12 halaman
Permintaan membutuhkan 0.01602 detik untuk selesai
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BEKASI PERIODE 2014-2019
DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BEKASI PERIODE 2014-2019 DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

No. Panggil : 049/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
URGENSI TUGAS KOORDINASI DAN SUPERVISI
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI INDONESIA

URGENSI TUGAS KOORDINASI DAN SUPERVISI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

No. Panggil : 039/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
KEWENANGAN DPR DALAM PENGANGKATAN PANGLIMA TNI
(TINJAUAN YURIDIS UNDANG – UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA)

KEWENANGAN DPR DALAM PENGANGKATAN PANGLIMA TNI (TINJAUAN YURIDIS UNDANG – UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA)

No. Panggil : 037/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
(STUDI KASUS IRMAN GUSMAN)

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN (STUDI KASUS IRMAN GUSMAN)

No. Panggil : 026/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
Hukum Perbatasan Darat Atarnegara

Hukum Perbatasan Darat Atarnegara

No. Panggil : 341.42 SAR h
Ketersediaan : 3 copies available for loan
PENERAPAN HAK SUBPOENA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
(Analisis Yuridis terhadap Pasal 73 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)

PENERAPAN HAK SUBPOENA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (Analisis Yuridis terhadap Pasal 73 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)

No. Panggil : 019/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
DINAMIKA KEKHUSUSAN PROVINSI DKI
JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA

DINAMIKA KEKHUSUSAN PROVINSI DKI JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA

No. Panggil : 014/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
URGENSI LEMBAGA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM
STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA

URGENSI LEMBAGA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA

No. Panggil : 009/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PENGGUNAAN SINGLE ECONOMIC ENTITY DOCTRINE OLEH KPPU
DALAM KASUS HAK SIAR BARCLAYS PREMIER LEAGUE
(LIGA UTAMA INGGRIS) MUSIM 2007-2010
(Analisis Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2008)

PENGGUNAAN SINGLE ECONOMIC ENTITY DOCTRINE OLEH KPPU DALAM KASUS HAK SIAR BARCLAYS PREMIER LEAGUE (LIGA UTAMA INGGRIS) MUSIM 2007-2010 (Analisis Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2008)

No. Panggil : 008/IH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Chat Pustakawan