perpustakaan.fsh@uinjkt.ac.id (021) 74711537

Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

Ditemukan 11571 dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Saat ini anda berada pada halaman 403 dari total 1158 halaman
Permintaan membutuhkan 0.14156 detik untuk selesai
 Halaman Pertama   Sebelumnya   401   402   403   404   405   Berikutnya   Halaman Akhir 
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN APLIKASI GO-JEK ATAS MITRA KERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN LALU LINTAS

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN APLIKASI GO-JEK ATAS MITRA KERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN LALU LINTAS

No. Panggil :
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PEMBUKTIAN TIDAK LANGSUNG (INDIRECT EVIDENCE) DALAM PRAKTIK KARTEL PADA INDUSTRI MINYAK GORENG (Studi Putusan No.24/KPPU-I/2009 Jo. No.03/KPPU/2010/PN.JKT.PST Jo. No. 582K/PDT.SUS/2011.)

PEMBUKTIAN TIDAK LANGSUNG (INDIRECT EVIDENCE) DALAM PRAKTIK KARTEL PADA INDUSTRI MINYAK GORENG (Studi Putusan No.24/KPPU-I/2009 Jo. No.03/KPPU/2010/PN.JKT.PST Jo. No. 582K/PDT.SUS/2011.)

No. Panggil :
Ketersediaan : 1 copies available for loan
TINJAUAN YURIDIS REGULASI INVESTASI ASING DALAM PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PEER TO PEER LENDING) KONVENSIONAL DAN SYARIAH DI INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS REGULASI INVESTASI ASING DALAM PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (PEER TO PEER LENDING) KONVENSIONAL DAN SYARIAH DI INDONESIA

No. Panggil :
Ketersediaan : 1 copies available for loan
JANGKA WAKTU TUNGGU MANTAN NARAPIDANA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019)

JANGKA WAKTU TUNGGU MANTAN NARAPIDANA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019)

No. Panggil :
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PELAKSANAAN HAK DERIVATIVE PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.MJL. Jo. 477/PDT/2017/PT.BDG.)

PELAKSANAAN HAK DERIVATIVE PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PERSEROAN TERBATAS (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.MJL. Jo. 477/PDT/2017/PT.BDG.)

No. Panggil :
Ketersediaan : 1 copies available for loan
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERIKLANAN ATAS MUATAN IKLAN DENGAN INFORMASI YANG TIDAK SESUAI TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERIKLANAN ATAS MUATAN IKLAN DENGAN INFORMASI YANG TIDAK SESUAI TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

No. Panggil :
Ketersediaan : 1 copies available for loan
KEWENANGAN PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

KEWENANGAN PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

No. Panggil :
Ketersediaan : 1 copies available for loan
MEKANISME GANTI RUGI DAN REHABILITASI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No: 36/Pdt.G/2012/PN.Cbn.)

MEKANISME GANTI RUGI DAN REHABILITASI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No: 36/Pdt.G/2012/PN.Cbn.)

No. Panggil :
Ketersediaan : 1 copies available for loan
UPAYA KEBERATAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE BPSK JAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 (Studi Kasus Putusan BPSK No. 099/Pts.A/BPSK-DKI/II/2012)

UPAYA KEBERATAN ATAS PUTUSAN ARBITRASE BPSK JAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 (Studi Kasus Putusan BPSK No. 099/Pts.A/BPSK-DKI/II/2012)

No. Panggil :
Ketersediaan : 1 copies available for loan
KEWENANGAN PENYADAPAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

KEWENANGAN PENYADAPAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

No. Panggil :
Ketersediaan : 1 copies available for loan
 Halaman Pertama   Sebelumnya   401   402   403   404   405   Berikutnya   Halaman Akhir 

Chat Pustakawan