perpustakaan.fsh@uinjkt.ac.id (021) 74711537

Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

Ditemukan 11571 dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Saat ini anda berada pada halaman 404 dari total 1158 halaman
Permintaan membutuhkan 0.13782 detik untuk selesai
 Halaman Pertama   Sebelumnya   401   402   403   404   405   Berikutnya   Halaman Akhir 
PROBLEMATIKA PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER-TO-PEER LENDING (Analisa Yuridis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)

PROBLEMATIKA PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER-TO-PEER LENDING (Analisa Yuridis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)

No. Panggil :
Ketersediaan : 1 copies available for loan
LEGAL STANDING PEMOHON DALAM PERKARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN PRINSIP NEGARA DEMOKRASI (KAJIAN PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN JERMAN)

LEGAL STANDING PEMOHON DALAM PERKARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN PRINSIP NEGARA DEMOKRASI (KAJIAN PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN JERMAN)

No. Panggil :
Ketersediaan : 1 copies available for loan
KOMERSIALISASI COVER LAGU MELALUI DARING MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

KOMERSIALISASI COVER LAGU MELALUI DARING MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

No. Panggil :
Ketersediaan : 1 copies available for loan
TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PAILIT PT MERPATI NUSANTARA AIRLINE SEBAGAI BUMN PERSERO (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/Pdt.Sus- Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)

TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PAILIT PT MERPATI NUSANTARA AIRLINE SEBAGAI BUMN PERSERO (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 04/Pdt.Sus- Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)

No. Panggil :
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA PENGANGKUTAN UDARA ATAS KEHILANGAN BAGASI TERCATAT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 609 K/SUS-BPSK/2012)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA PENGANGKUTAN UDARA ATAS KEHILANGAN BAGASI TERCATAT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 609 K/SUS-BPSK/2012)

No. Panggil :
Ketersediaan : 1 copies available for loan
AKIBAT HUKUM ATAS PELANGGARAN SERUPA TERPIDANA KORUPSI SELAMA MASA HUKUMAN DALAM KONSEP PERADILAN DI INDONESIA.

AKIBAT HUKUM ATAS PELANGGARAN SERUPA TERPIDANA KORUPSI SELAMA MASA HUKUMAN DALAM KONSEP PERADILAN DI INDONESIA.

No. Panggil :
Ketersediaan : 1 copies available for loan
PERJANJIAN FRANCHISE ANTARA MYSALON DAN RATNASARI LUKITANINGRUM (Studi Putusan Mahkamah Agung No.493/PDT/2018/PT.DKI)

PERJANJIAN FRANCHISE ANTARA MYSALON DAN RATNASARI LUKITANINGRUM (Studi Putusan Mahkamah Agung No.493/PDT/2018/PT.DKI)

No. Panggil :
Ketersediaan : 1 copies available for loan
KEWENANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KEWENANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

No. Panggil :
Ketersediaan : 1 copies available for loan
DISPARITAS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (Putusan Mahkamah agung No. 109 PK/Pid/2007 dan No. 133 PK/Pid/2011) Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Munir Said Thalib Dan Penggunaan Surat Palsu Oleh Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto

DISPARITAS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (Putusan Mahkamah agung No. 109 PK/Pid/2007 dan No. 133 PK/Pid/2011) Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Munir Said Thalib Dan Penggunaan Surat Palsu Oleh Terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto

No. Panggil :
Ketersediaan : 1 copies available for loan
DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017 DENGAN PUTUSAN SEBELUMNYA TENTANG HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017 DENGAN PUTUSAN SEBELUMNYA TENTANG HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

No. Panggil :
Ketersediaan : 1 copies available for loan
 Halaman Pertama   Sebelumnya   401   402   403   404   405   Berikutnya   Halaman Akhir 

Chat Pustakawan