perpustakaan.fsh@uinjkt.ac.id (021) 74711537

Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

Ditemukan 11672 dari pencarian Anda melalui kata kunci:
Saat ini anda berada pada halaman 954 dari total 1168 halaman
Permintaan membutuhkan 0.13844 detik untuk selesai
 Halaman Pertama   Sebelumnya   951   952   953   954   955   Berikutnya   Halaman Akhir 
Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahan Dengan Fatwa Dsn Mui (Studi Kasus Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Serang)

Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahan Dengan Fatwa Dsn Mui (Studi Kasus Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Serang)

No. Panggil : 61/2245 SJIH 2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
Pembatalan Kewenangan Executive Review Pada Kementrian Dalam Negeri (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/Puu-XIV/2016)

Pembatalan Kewenangan Executive Review Pada Kementrian Dalam Negeri (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/Puu-XIV/2016)

No. Panggil : 340/2141 SJIH 2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
Hukum Tentang Ekstradisi

Hukum Tentang Ekstradisi

No. Panggil : 345.05 ROM h C.1
Ketersediaan : 2 copies available for loan
Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah dan Penanganan Risiko Kredit Pada Kendaraan Bermotor (Studi pada Bank Muamalat cabang Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah dan Penanganan Risiko Kredit Pada Kendaraan Bermotor (Studi pada Bank Muamalat cabang Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur)

No. Panggil : 40 SJM 2014
Ketersediaan : 1 copies available for loan
Ikonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Ri Terkait Pergeseran Delik Korupsi (Studi Kasus: Perbedaan Amar Putusan Mk Nomor 25/Puu-XIV/2016 Dan Putusan Mk Nomor 003/Puu-IV/2006 Perihal Tidak Mengikatnya Frasa ''Dapat'' Pada Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Ikonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Ri Terkait Pergeseran Delik Korupsi (Studi Kasus: Perbedaan Amar Putusan Mk Nomor 25/Puu-XIV/2016 Dan Putusan Mk Nomor 003/Puu-IV/2006 Perihal Tidak Mengikatnya Frasa ''Dapat'' Pada Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

No. Panggil : 277/2078 SJIH 2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
Analisis Pertimbangan Underwriter Dalam Menyeleksi Kelayakan Risiko Calon Peserta Asuransi Kebakaran (Studi Pada Unit Syariah PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967)

Analisis Pertimbangan Underwriter Dalam Menyeleksi Kelayakan Risiko Calon Peserta Asuransi Kebakaran (Studi Pada Unit Syariah PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967)

No. Panggil : 89 SJM 2014
Ketersediaan : 1 copies available for loan
Diskursus Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Korupsi (Analisis Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Diskursus Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Korupsi (Analisis Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

No. Panggil : 88/2272 SJIH 2019
Ketersediaan : 1 copies available for loan
Keterangan Ahli&Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara PIdana

Keterangan Ahli&Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara PIdana

No. Panggil : 345.05 SOE k C.1
Ketersediaan : 2 copies available for loan
Pemetaan Judul Skripsi Tentang Strategi Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di Beberapa Perguruan Tinggi

Pemetaan Judul Skripsi Tentang Strategi Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di Beberapa Perguruan Tinggi

No. Panggil : 272 SJM 2014
Ketersediaan : 1 copies available for loan
Problematika Legal Protection Ojek Online Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/Puu-XVI/2018

Problematika Legal Protection Ojek Online Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/Puu-XVI/2018

No. Panggil : 152/2336 SJIH 2019
Ketersediaan : 1 copies available for loan
 Halaman Pertama   Sebelumnya   951   952   953   954   955   Berikutnya   Halaman Akhir 

Chat Pustakawan