perpustakaan.fsh@uinjkt.ac.id (021) 74711537

Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

Ditemukan 3 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "Siti Khozanah"
Permintaan membutuhkan 0.09669 detik untuk selesai
INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI TERKAIT PERGESERAN DELIK KORUPSI (Studi Kasus: Perbedaan Amar Ptutusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal tidak mengikatnya frasa “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI TERKAIT PERGESERAN DELIK KORUPSI (Studi Kasus: Perbedaan Amar Ptutusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal tidak mengikatnya frasa “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

No. Panggil :
Ketersediaan : 1 copies available for loan
INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI TERKAIT PERGESERAN DELIK KORUPSI

INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI TERKAIT PERGESERAN DELIK KORUPSI

No. Panggil : CD38/PMH/2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan
Ikonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Ri Terkait Pergeseran Delik Korupsi (Studi Kasus: Perbedaan Amar Putusan Mk Nomor 25/Puu-XIV/2016 Dan Putusan Mk Nomor 003/Puu-IV/2006 Perihal Tidak Mengikatnya Frasa ''Dapat'' Pada Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Ikonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Ri Terkait Pergeseran Delik Korupsi (Studi Kasus: Perbedaan Amar Putusan Mk Nomor 25/Puu-XIV/2016 Dan Putusan Mk Nomor 003/Puu-IV/2006 Perihal Tidak Mengikatnya Frasa ''Dapat'' Pada Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

No. Panggil : 277/2078 SJIH 2018
Ketersediaan : 1 copies available for loan

Chat Pustakawan