Selamat datang di
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ketik kata kunci dan enter

INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI TERKAIT PERGESERAN DELIK KORUPSI

No image available for this title
Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU IV/2016 khususnya mengenai tidak mengikatnya frasa “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ketersediaan
CD38/PMH/2018CD38/PMH/2018Perpustakaan FSH Lantai 4Tersedia
Informasi Detil
Judul Seri

-

No. Panggil

CD38/PMH/2018

Penerbit

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA : Ciputat, Tangerang Selatan.,

Deskripsi Fisik

viii, 75 hlm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

CD38/PMH/2018

Informasi Detil
Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Info Detil Spesifik

1VCD:stereo, digital;4 4/3 inci.

Pernyataan Tanggungjawab
Tidak tersedia versi lain

Share :


Chat Pustakawan